Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah
Undang-Undang
Kovenan
Fatwa
Kajian
Islam and State: A Study of the Liberal Islamic Network in Indonesia, 1999-2004
Indonesia is rich with many brands of Islam, ranging from radical to liberal. In the global fight against terrorism, it has become a matter of some urgency to study how Islamic fringe groups are making their presence felt. These groups have yet to be the focus of Western media in the same way that radical Islam is. Liberal or moderate Islam’s contribution to the political discourse has been inadequately explored. 2 This paper examines the significance of Jaringan Islam Liberal (JIL) or the Liberal Islamic Network movement during the period 1999-2004.
Persepsi Publik Tentang Masalah Kebangsaan dan Pluralitas dalam Masa Transisi
Harapan masyarakat untuk mewujudkan tatanan Indonesia yang demokratissetelah berlangsungnya transisi politik dalam tiga tahun terakhir ini masih terus-menerusmembentur kendala serius. Sejak kejatuhan Rezim Otoritarian Soeharto hinggapemerintahan transisi yang sekarang ini, kronik multi krisis yang menerpa sendi-sendiekonomi, sosial dan politik, belakangan ditambah lagi dengan dampak tragedipenyerangan gedung kembar World Trade Center dan Gedung Pentagon, AS, telahmemperparah situasi masyarakat Indonesia.
Berita Nusantara
SFPID Luncurkan Website Pluralisme
Jakarta, (Antara)-Solidaritas For Peace In Diversity meluncurkan website nusantaraonline.org, yang merupakan situs database tentang pluralisme, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan kebudayaan di Indonesia.
"Dengan website ini, kami mencoba mempromosikan kembali kebudayaan Indonesia. Saya khawatir 20 tahun mendatang, pakaian adat sudah punah, dan hanya bisa ditemukan di museum," kata Ketua Solidaritas For Peace In Diversity Yeni Rosa Damayanti, saat acara peluncuran website tersebut, Kamis malam.
Website Pluralisme Diluncurkan
Solidaritas For Peace In Diversity meluncurkan website nusantaraonline.org, yang merupakan situs database tentang pluralisme, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan kebudayaan di Indonesia.
“Dengan website ini, kami mencoba mempromosikan kembali kebudayaan Indonesia. Saya khawatir 20 tahun mendatang, pakaian adat sudah punah, dan hanya bisa ditemukan di museum,” kata Ketua Solidaritas For Peace In Diversity Yeni Rosa Damayanti, saat acara peluncuran website tersebut, Kamis malam.
Nasib Pluralisme di RI Masih Terkekang
Kapanlagi.com - Sejumlah anggota DPR, pakar antropologi, dan aktivis pluralisme menyoroti masalah pengekangan terhadap pluralisme yang kerap terjadi, terutama dalam aplikasi peraturan daerah (perda) yang bersifat syariah.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Budiman Sudjatmiko ketika menyampaikan pandangan partainya, dalam acara Peluncuran Website Nusantaraonline di Jakarta, Kamis (25/2) malam, mengatakan bahwa pembentukan perda yang berdasarkan syariah merupakan hal yang bertentangan dengan UUD 45, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
